nusakini.com--ASEAN dan Jepang mengapresiasi upaya Indonesia mengatasi berbagai perkembangan pembangunan kesehatan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia dipandang berhasil mengatasi sejumlah tantangan, antara lain memastikan dukungan anggaran yang berkelanjutan, menjamin kesiapan infrastruktur pelayanan kesehatan, memperkuat sistem kesehatan nasional, memperluas jangkauan dan monitoring penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Apresiasi tersebut diperoleh setelah Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek memaparkan dan menegaskan prioritas pembangunan kesehatan nasional berupa JKN dan Kesehatan Lansia pada ASEAN-Japan Health Ministers Meeting on Universal Health Coverage (UHC) and Population Ageing di Tokyo, Jepang, pekan lalu.

Di forum ini, Menkes Moeloek mendapat kesempatan berbicara di dua Rountable Discussion mengenai “Achieving Sustainable UHC” dan “Promoting Integrated Care in Communities”. 

Di sesi “Achieving Sustainable UHC”, Menkes Moeloek memaparkan pengalaman Indonesia dalam penyelenggaraan JKN sejak 2014. "Indonesia telah mentargetkan JKN menjangkau seluruh rakyat Indonesia (UHC) pada tahun 2019," paparnya. 

• Bank Dunia Proyeksi Ini Negara yang Bakal Merajai ASEAN, Bagaimana Indonesia?
• Menlu Ungkap Isi ASEAN-US Joint Vision Statement dari KTT ASEAN-AS
• Presiden Jokowi Hadiri Jamuan Santap Malam Presiden Biden
• Akselerasi Persiapan Keketuaan ASEAN 2023, Setkab Gelar DKT Dengan Kementerian/Lembaga
• Rapat ASEAN yang Dijadwalkan Minggu Depan Ditunda

Sampai dengan saat ini, JKN telah berhasil menjangkau 178 juta penduduk dan pemerintah membayar Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk lebih dari 95 juta rakyat miskin. JKN juga telah berhasil mengurangi pembiayaan mandiri sekitar 3,5 persen. 

“Pemerintah Indonesia akan terus berupaya menurunkan pembiayaan mandiri tersebut sesuai dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 melalui peningkatan JKN,” tegasnya. Ia optimis dengan pencapaian JKN yang saat ini didukung oleh lebih dari 26 ribu fasilitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia dengan dukungan kebijakan, regulasi, anggaran dan sumber daya manusia serta dukungan seluruh pemangku kepentingan kesehatan nasional dan daerah. 

Di sesi “Promoting Integrated Care in Communities”, Menkes Moeloek menjelaskan peningkatan jumlah lansia di Indonesia saat ini yang sekitar 21,7 juta orang dan akan menjadi 40,9 juta pada tahun 2030. 

"Hal tersebut memerlukan perhatian serius Pemerintah dalam hal penyediaan pelayanan kesehatan bagi para lansia dan dukungan JKN," tegasnya. 

Ia menjelaskan bahwa saat ini, Pemerintah telah memiliki kebijakan dan program kesehatan lansia antara lain Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lansia 2016-2019 dan Kelompok Kerja Kesehatan Lansia. Pemerintah juga telah mengembangkan 2.432 Puskesmas ramah Lansia, dan 76.547 unit layanan integrasi lansia di seluruh propinsi, serta Klinik Geriatrik di 14 Rumah Sakit. 

Dalam mendukung pelayanan kesehatan lansia yang terintegrasi, khususnya dalam distribusi tenaga kesehatan, telah dikembangkan pula Nusantara Sehat dan Wajib Kerja Dokter Spesialis.(p/ab)